Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Mekanisme Fit and Proper Test oleh DPR RI dalam Pengangkatan Pejabat Publik: studi analisis UU no. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan kep. DPR RI no. 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang tata tertib DPR RI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mukarrom, Azmil (2009) Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Mekanisme Fit and Proper Test oleh DPR RI dalam Pengangkatan Pejabat Publik: studi analisis UU no. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan kep. DPR RI no. 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang tata tertib DPR RI. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Azmil Mukarrom_C02304011.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7990

Abstract

Penelitian ini bersifat literatur dan data yang dibutuhkan dihmpin dengan metode studi pustaka (bibiographi research) kemudian dianalisis dengan laur berfikir Deduktif Analitis. Tujuan penulisan skripsi tentang mekanisme Fit and Proper Test ini adalah untukmengetahui secara jelas tentang mekanisme Fit and Proper Test yang kemudia dianalisi dengan fiqih siyasah.Mekanisme Fit and Proper Test secara umum belum diatur dalam aturan perundang-undangan, namun wewenang DPR RI dalam melaksanakan Fit and Proper Test berdasarkan amanat ketentuan tentang Fit and Proper Test yang tersirat dalam pasal 25 huruf c UU No. 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR RI, DPD, DPRD. Yang hanya membahas tentang fungsi DPR RI berkenaan dengan fungsi pengawasan yang tersirat dalam pasal 154 ayat (2) Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI yang kemudian berkenaan dengan ketentuan yang berkaitan tentang mekanisme Fit and Proper Test secara spesifik diatur dalam aturan perundang-undangan yang memunculkan bebrapa ketimpangan sepertihalnya dala pengangkatan Deputi Gubernur BI sesuai dengan pasal 41 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Idonesia yang berbunyi :1. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.2.Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia.Dari sebuah contoh aturan perundang-undangan yang berkaitan tentang Fit and Proper Test terdapat ketimpangan antara siapa yang mengusulkan dan mengangkat pejabat publik.Berkenaan dengan batasan kelayakan seorang calon pejabat publik sepenuhnya merupakan kebijakan DPR RI, meskipun dalam syarat-syarat lulus Fit and Proper Test terbagi atas syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus, yangmana syarat umum adalah syarat yang secara umum harus dipenuhi dan syarat khusus merupakan syarat yang lebih spesifik berkaitan dengan jabatan yang akan diembannya.Dalam hal ini segenap rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam mengontrol mekanisme Fit and Proper Test sebagaimana pasal 26 huruf o UU No. 22 tahun 2003 Tentang SUSDUK, yangmana DPR RI harus senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan kinerja DPR RI.