Tinjauan filsafat hukum Islam terhadap pelaksanaan Remisi bagi pelaku tindak pidana : analisis yuridis KEPRES no.174 tahun 1999

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahman, Inayatur (2009) Tinjauan filsafat hukum Islam terhadap pelaksanaan Remisi bagi pelaku tindak pidana : analisis yuridis KEPRES no.174 tahun 1999. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Inayatur Rahman_C02303068.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan Pertama Apa yang dimaksud Remisi menurut Kepres No.174 Tahun 1999. Kedua Bagaimana syarat-syarat dan tata cara mendapatkan Remisi bagi pelaku tindak pidana menurut perundangan di Indonesia. Ketiga Bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap pelaksanaan Remisi dilihat dari prinsip hukum dan prinsip keadilan. Data penelitian dihimpun melalui data dan sumber data dari data primer dan skunder yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik Deskriptif - Verifikatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: Pertama Remisi menurut Kepres No 174 Tahun 1999 adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana. Kedua Remisi diberikan dengan syarat narapidana dan anak pidana berkelakuan baik selama menjalani pidana, dan telah menjalani pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan. Tata cara pemberian, Remisi diajukan kepada kepala Kantor wilayah melalui kepala lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, Dalam hal pemberian Remisi kepada narapidana Menteri Hukum dan HAM dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kantor wilayah. Penetapan pemberian Remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri Departemen Hukum Dan Ham Cq.Dirjen pemasyarakatan. Ketiga bahwa jika ditinjau dari filsafat hukum Islam pemberian Remisi kepada pelaku tindak pidana dianggap penulis tidak sesuai dengan prinsip hukum dan prinsip keadilan serta kemaslahatan bagi manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas Pertama, Bahwa berkelakuan baik yang menjadi syarat seorang pelaku tindak pidana mendapatkan Remisi hal itu tidak bisa disamakan dengan taubat dalam hukum Islam. Kedua Pemberian Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan dalam Islam. Ketiga Disarankan agar kiranya Kepres No.174 tahun 1999 tentang Remisi perlu dikaji ulang dengan membedakan jenis kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana, Sehingga nantinya akan tercipta keadilan, kedamaian dan kemaslahatan bagi masyarakat.