This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
As'adillah, Muhammad Ramadhan (2025) Analisis 'urf terhadap tradisi larangan perkawinan dandang rebutan penclokan di Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Muhammad Ramadhan As'adillah_05010121021.pdf Download (3MB) |
|
Text
Muhammad Ramadhan As'adillah_05010121021_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 May 2028. Download (3MB) |
Abstract
Tradisi larangan perkawinan "Dandang Rebutan Penclokan" merupakan suatu kepercayaan yang berkembang di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Tradisi ini melarang perkawinan antara dua saudara yang menikahi pasangan dengan hubungan darah dalam satu desa. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini dapat membawa kemalangan seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam konteks hukum Islam, keberadaan tradisi ini perlu dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan syariat Islam serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum untuk memahami bagaimana masyarakat menerapkan dan mempertahankan tradisi ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan individu yang menjalankan tradisi, tokoh masyarakat, serta kajian literatur. Analisis dilakukan dengan konsep hukum perkawinan Islam dan teori ‘urf (adat kebiasaan) dalam hukum Islam untuk menilai kedudukan tradisi ini dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam karena tidak termasuk dalam kategori mahram yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 23, Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 39 KHI. Berdasarkan teori ‘urf, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf fasid (adat yang bertentangan dengan syariat) karena membatasi hak individu untuk menikah tanpa alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, keberlanjutan tradisi ini perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan hak individu. Sebagai rekomendasi, masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman agama agar dapat membedakan antara tradisi dan syariat Islam. Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan kajian mendalam sebelum menetapkan hukum adat di masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih bijak, diharapkan terjadi harmonisasi antara adat dan hukum Islam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan diskriminasi dalam pernikahan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Hukum Islam > Perkawinan Adat |
||||||||
| Keywords: | Tradisi perkawinan; perceraian | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||||
| Depositing User: | S.H Muhammad Ramadhan As'adillah | ||||||||
| Date Deposited: | 07 May 2025 05:44 | ||||||||
| Last Modified: | 07 May 2025 05:44 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80109 |
Actions (login required)
 |
View Item |
