This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mubarok, Fajar Alwi (2023) Tinjauan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana judi online: studi kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Fajar Alwi Mubarok_C93218081 OK.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
Fajar Alwi Mubarok_C93218081 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 17 June 2028. Download (4MB) |
Abstract
Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana analisis penegakan pelaku judi online di kepolisian daerah Jawa Timur; dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana judi online. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, penegakan pelaku tindak pidana judi online pihak kepolisian daerah Jawa Timur mempunyai beberapa cara atau upaya yaitu dengan melakukan patrol cyber, sosialisasi bahaya judi online, koordinasi dengan kementrian informasi dan elektronik untuk menyadap dan memblokir websitewebsite yang terdapat unsur perjudian online, dan penangkapan serta penjatuhan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana judi online. Dalam upaya penegakan hukum pelaku judi online pihak kepolisian daerah Jawa Timur menggunakan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik. Kedua, ketentuan hukum pidana Islam mengenai perjudian online dijelaskan dalam al-Quran surat al-maidah ayat 90-91. Dalam hukum Islam tindak pidana judi online dikenakan hukuman ta’zir dan sebagai hukuman atas tindak pidana judi online ditentukan oleh syara’ tetapi sepenuhnya ditentukan oleh hakim (ulil amri). Sanksi judi dalam hukum Islam disamakan dengan sanksi khamar yaitu 40 kali cambukan dan ada yang menyatakan 80 kali cambukan. Dengan demikian, Islam mengharamkan perjudian atau maisir guna menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negative dan tidak bermanfaat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, bagi lembaga penegak hukum harus bisa lebih menstabilkan dalam proses penanganan kasus perjudian online dengan melakukan koordinasi dengan lembaga – lembaga yang dapat meretas penggunaan website judi online. Kedua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi aparat penegak hukum (APH) untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian dan juga sebagai perangkat penasehat hukum masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat awam. juga tentang bahaya dan kerugian dalam perjudian.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Hukum Hukum > Hukum Pidana Islam |
||||||||
Keywords: | Pinjol; Pinjaman Online | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
Depositing User: | Fajar Alwi Mubarok | ||||||||
Date Deposited: | 17 Jun 2025 05:38 | ||||||||
Last Modified: | 17 Jun 2025 05:38 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80158 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |