Politik hukum masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fawwaz, Fawwaz (2025) Politik hukum masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Fawwaz_05040421078 full.pdf Restricted to Repository staff only until 26 May 2028. Download (2MB)
	Text Fawwaz_05040421078.pdf Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa” untuk menjawab pertanyaan menganai: Bagaimana politik hukum masa jabatan Kepala Desa dalam undangundang nomor 3 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Data penelitian dihimpun dengan teknik dokumenter kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongrit mengenai masa jabatan kepala desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, selanjutnya dianalisis dengan konsep Imamah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menyebutkan dapat dipilih selama 2 kali masa jabatan setara 16 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal itu juga menimbulkan multi tafsir terhadap masa jabatan kepala desa, baik kepala desa yang menjabat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Masa jabatan tersebut sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah sebagai konsep seorang imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebelumnya diatur dalam islam dan tidak terdapat batas waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan pemeri

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Fawwaz, Fawwaz FawazSyaputra@gmail.com 05040421078
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Bahar, Moh. Syaeful bosbahar@yahoo.com 2015037803
Subjects:	Kewarganegaraan Kepala Desa Masyarakat
Keywords:	Hukum publik; politik hukum; jabatan kepala desa
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	FAWWAS FAWWAS SUHER
Date Deposited:	26 May 2025 07:42
Last Modified:	26 May 2025 07:42
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80429

Actions (login required)

View Item