Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lamongan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tahun 2024

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aisha, Megafitria Farida (2025) Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lamongan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tahun 2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Megafitria Farida Aisha_10040121088.pdf Download (4MB)
	Text Megafitria Farida Aisha_10040121088_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 17 June 2028. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti terhadap fenomena pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan melalui penyusunan Peraturan Daerah. Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana peran anggota Badan Legislasi Kabupaten Lamongan dalam mengawal petani Lamongan melalui Raperda Inisiatif Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? serta bagaimana tantangan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengawasi monopoli pasar? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Raperda Inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara mendalam, beserta kajian dokumentasi. Menggunakan teori Politik Legislasi oleh Jimly Assidiqie yang menyebutkan bahwa legislasi merupakan kekuasaan yang digunakan untuk dapat melakukan pembentukan peraturan undang-undang. Hasil penelitian sebagai berikut: pertama peran anggota Badan Legislasi Kabupaten Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berjalan dengan baik dan optimal. Melalui Pembentukan Ranperda Inisiatif, DPRD telah memenuhi tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Alur dari pembentukan Ranperda Inisiatif ialah mulanya berasal dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki keluh kesah berhak mengajukan keluhannya kepada para anggota Dewan. Anggota Dewan berkewajiban menampung keluhan masyarakat, membahasnya, dan membentuk regulasi hukum. Badan Legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif berperan sebagai inisiator, pengambil keputusan, serta persetujuan Peraturan daerah berdasarkan masukan dari petani yang dirugikan oleh tengkulak. Kedua, tantangan yang diperoleh anggota Badan Legislasi saat melakukan pengawasan terhadap monopoli pasar, berupa adanya penyelesaian masalah cenderung tidak efisien karena terhalang oleh waktu.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Aisha, Megafitria Farida megafitriafarida@gmail.com 10040121088
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Khaq, M. Zimamul zimamulkhaq@ymail.com --
Subjects:	Hukum Politik
Keywords:	DPRD; fungsi legislasi; peraturan daerah
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Megafitria Farida Aisha
Date Deposited:	17 Jun 2025 04:15
Last Modified:	17 Jun 2025 04:15
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/81121

Actions (login required)

View Item