Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia: studi analisis peringatan dan perintah kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ghozali, Imam (2009) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia: studi analisis peringatan dan perintah kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imam Ghozali_C02304012.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (Bibliography research). Penelitian ini bertujuan memberi jawaban tentang Bagaimana latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bagaimana isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Menghimpun dan mendeskripsikan data yang berupa Undang-Undang, buku dan literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai tata negara dan literatur tentang surat keputusan bersama menurut Undang-Undang PnPs No1 tahun 1965, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap kedudukan SKB serta mekanisme kerja pejabat pemerintah yang berwenang menurut tinjauan Fiqh Syiasah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa surat keputusan bersama (SKB) tentang Jemaat Ahmadiyah dalam hukum tata negara Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat, karena sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga SKB tentang Jemaat Ahmadiyah ini mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang jelas karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Al-Qur'an surah Ali Imran Ayat 104 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pemerintah yang menjalan perintah amar maruf nahi munkar. Kedudukan lembaga tersebut dalam hal ini Amir dan Nahy atau Dafi'. Wewenang Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan peringatan dan perintah dalam Islam sesuai dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam surah Ali Imran Ayat 104. Nabi Muhammad saw juga menyuruh umatnya untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit bagi yang menyampaikan. Inti dari tugas Amir dan Nahy atau Dafi' adalah penegakan amar ma'ruf nahi munkar.