Tinjauan fiqih siyasah terhadap verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 menurut UU no.2 tahun 2008 tentang Parpol JO UU no.10 tahun 2008 tentang pemilu

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azizah, Nurul (2009) Tinjauan fiqih siyasah terhadap verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 menurut UU no.2 tahun 2008 tentang Parpol JO UU no.10 tahun 2008 tentang pemilu. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nurul Azizah_C02304019.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Verifikasi Calon Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu Tahun 2009 menurut UU No.02 Tahun 2008 tentang Parpol Jo. UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap: 1) Bagaimanakah prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 menurut UU No.02 tahun 2008 tentang Parpol Jo. UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu, 2) Bagaimanakah mekanisme verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan di tinjau dari sudut pandang fiqih siyasah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskriptif analisis dengan menggunakan observasi, wawancara dan documenter. Serta menggunakan pole pikir deduktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, peneliti juga menggunakan metode verifikatif yaitu menilai dan memeriksa kebenaran tentang prosedur, system dan teknis verifikasi calon legislatif PDI-Perjuangan Pemkot Pasuruan dengan tujuan mencari tinjauan hukum. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa: prosedur, system dan teknis verifikasi calon anggota legislatif di PDI-Perjuangan Kota Pasuruan masih belum sesuai dengan apa yang di tentukan oleh hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tim Verifikasi dalam menjaring dan menyaring calon anggota legislative masih kurang tegas atau terdapat kelalaian. Juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami prosedur, sistem dan teknis pemilihan calon anggota legislatif yang seharusnya berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tetapkan demi menegakkan suatu tatanan politik yang lebih demokrasi. Seiring dengan kesimpulan di atas, tim verifikasi dan masyarakat pada umumnya dengan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang prosedur, sistem dan teknis pemilihan calon anggota legislatif, terutama para pejabat yang berwenang dalam mengurusi prosedur, system dan teknis pemilihan calon anggota legislatif agar sering memberikan pengawasan, pengarahan, dan penyuluhan kepada masyarakat agar dalam menjalankan mekanisme pemilihan calon anggota legislatif tersebut dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku.