Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dinas sosial dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulida, Revi (2024) Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dinas sosial dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Revi Maulida_05040421100 OK.pdf Download (7MB)
	Text Revi Maulida_05040421100 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 30 June 2028. Download (7MB)

Abstract

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menghadapi permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya masalah pendataan kemiskinan dan pengawasan distribusi bantuan sosial yang sering kali menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan 2) bagaimana perspektif Fiqh Siyāsah menilai peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kajian hukum empiris atau dikenal juga dengan sosiolegal research. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pola pikir deduktif, yang kemudian dirumuskan secara sistematis untuk mendapatkan data konkret terkait peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan fiqh siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, berdasarkan observasi di lapangan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial belum sepenuhnya optimal, sehingga berisiko pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Masalah utama yang teridentifikasi melalui wawancara adalah lemahnya komunikasi antar instansi dalam mengelola data penduduk miskin yang menyebabkan distribusi bantuan sosial sering tidak tepat sasaran. Kedua, peran Dinas Sosial dalam konteks Fiqh Siyāsah memiliki kedudukan yang sama dengan Wāzir al-Tanfidz sebagai pembantu pelaksana kebijakan pemerintahan. Dinas Sosial yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial, turut memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan langkah berikut: Pertama, pemberian wewenang kepada Dinas Sosial sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk mengawasi secara langsung distribusi bantuan sosial. Kedua, peningkatan kerja sama antara Dinas Sosial dan instansi lain dalam memperbarui data kemiskinan agar distribusi bantuan sosial tepat pada sasaran yang membutuhkan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maulida, Revi maulidiarevi@gmail.com 05040421100
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Ikhsan Fatah -- 2017058901
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Penanggulangan kemiskinan; dinas sosial
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Revi Maulida
Date Deposited:	30 Jun 2025 08:23
Last Modified:	30 Jun 2025 08:23
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/81362

Actions (login required)

View Item