Tinjauan siyâsah tasyrî'iyyah terhadap perlindungan hukum kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pamungkas, Akbar Galih (2025) Tinjauan siyâsah tasyrî'iyyah terhadap perlindungan hukum kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Akbar Galih Pamungkas_05020421024.pdf Download (2MB)
	Text Akbar Galih Pamungkas_05020421024_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 August 2028. Download (2MB)

Abstract

Kelompok penyelenggara pemungutan suara merupakan badan ad hoc penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugasnya mempunyai problematika terkait perlindungan hukum yang didapat. Dimana terjadinya perubahan sistem pemilu, KPPS terdampak secara signifikan terhadap beban kerja dan waktu kerja, yang secara tidak langsung menimbulkan resiko yang tinggi, akan tetapi resiko tersebut tidak sebanding dengan perlindungan yang didapat. Pengaturan-pengaturan penyelenggaraan pemilu belum secara komprehensif mengatur perlindungan hukum petugs KPPS sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) periode penyelenggaraan pemilihan umum serentak masih terjebak dengan bayang-banyang yang sama tanpa ada perbaikan terkait perlindungan KPPS. Sehingga skripsi ini akan membahas terkait rumusan masalah: 1) Mengetahui Pengaturan perlindungan hukum petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 2) Mengetahui tinjauan Siyâsah Tasyrî'iyyah terhadap perlindungan hukum petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menguraikan perlindungan hukum petugas KPPS dengan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Kemudian penulis menguraikan konsep perlindungan hukum serta konsep siyasah tasyri’iyyah yang menekankan kebijakan dibuat untuk kemaslahatan umat dan mengaitkanya dengan perlindungan hukum yang didapat petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan kerangka pemikiran serta objek pembahasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan menjelaskan bahan hukum yang bersifat kualitatif baik berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh menggunakan teknik libraryresearch. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) kurangnya perngaturan perlindungan hukum yang didapat petugas KPPS dalam menjalankan tugasya sebagai penyelenggara pemiluini terlihat dimana beban dan waktu kerja yang tinggi mengakibatkan resiko atas kecelakaan kerja tinggi yang didapat petugas KPPS. Akan tetapi resiko ini tidak sepadan dengan perlindungan hukum yang didapat petugas KPPS dalam pengaturan penyelenggara pemilu, sehingga hal ini mengakibatkan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak terdapat permasalahan mengenai kecelakaan kerja petugas KPPS. 2) Berdsarkan perspektif Siyâsah Tasyrî'iyyah, dalam kaidah "Tasharruf al-imām ʿalā al-raʿiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah" menegaskan bahwa pemerintah wajib menetapkan hukum dengan didasarkan pada kemaslahatan umat, serta kadilan sbagai dasar dalam penerapan hukum.Sehingga pengaturan perlindungan hukum petugas KPPS harus sesuai dengan prinsip Siyâsah Tasyrî'iyyah. Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan untuk pemerintah dapat melakukan pengguatan perlindungan hukum petugas KPPS melalui perubahan peraturan penyelenggaraan pemilu terkait: 1) Pemberian jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan. 2) Pengaturan waktu kerja.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Pamungkas, Akbar Galih galihpong1607@gmail.com 05020421024
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Anis 0706087202 0706087202
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara Pemilihan Umum
Keywords:	KPPS; badan ad hoc; pemilu
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	akbar galih pamungkas
Date Deposited:	06 Aug 2025 00:27
Last Modified:	06 Aug 2025 01:19
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/81931

Actions (login required)

View Item