Koalisi advokasi kebijakan penanganan Femisida di Indonesia studi kasus: komnas perempuan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmadani, Hanifah Intan (2025) Koalisi advokasi kebijakan penanganan Femisida di Indonesia studi kasus: komnas perempuan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Hanifah Intan Rahmadani_10010121011 OK.pdf Download (3MB)
	Text Hanifah Intan Rahmadani_10010121011 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 July 2028. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana Komnas Perempuan sebagai lembaga negara independen mengadvokasi isu femisida agar memperoleh tempat dalam agenda kebijakan publik di Indonesia. Isu ini menjadi penting karena femisida, pembunuhan terhadap perempuan yang dilandasi kebencian gender dan ketimpangan kuasa patriarkal, masih belum diakui secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok: bagaimana strategi yang ditempuh Komnas Perempuan dalam mengadvokasi isu femisida, dan tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan dalam mengadvokasi femisida. Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) dari Paul Sabatier, yang memandang perubahan kebijakan sebagai hasil interaksi antara aktor-aktor dalam koalisi advokasi yang memiliki nilai dan keyakinan serupa, serta terlibat dalam proses pembelajaran kebijakan jangka panjang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Komnas Perempuan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari komisioner Komnas Perempuan dan mitra strategis seperti WCC Savy Amira..Temuan penelitian menunjukkan bahwa Komnas Perempuan menjalankan strategi advokasi multilevel melalui riset berbasis data, penyusunan rekomendasi kebijakan (policy brief), kerja sama lintas sektor, serta kampanye publik. Namun, advokasi ini masih menghadapi hambatan besar, di antaranya rendahnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum dan belum adanya pengakuan hukum yang tegas terhadap femisida sebagai kejahatan berbasis gender. Penelitian ini merekomendasikan penguatan legitimasi hukum Komnas Perempuan, peningkatan literasi hukum yang berperspektif gender, serta penguatan sinergi antara negara dan masyarakat sipil dalam mendorong lahirnya kebijakan yang adil bagi korban kekerasan berbasis gender.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rahmadani, Hanifah Intan hanipaaintaan@gmail.com UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohman, Noor maman.piramida@yahoo.com 2019108501
Subjects:	Gender Kebijakan Publik Politik
Keywords:	femisida; kebijakan publik; advokasi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Hanifah Intan Rahmadani
Date Deposited:	23 Jul 2025 06:54
Last Modified:	23 Jul 2025 06:54
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/82578

Actions (login required)

View Item