Tinjauan fiqih siyasah terhadap Perpres no 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS pasca putusan Mahkamah Agung no 7p/hum/2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syaifudin, Mohamad Dafid (2021) Tinjauan fiqih siyasah terhadap Perpres no 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS pasca putusan Mahkamah Agung no 7p/hum/2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Mohamad Dafid Syaifudin_C95216122 full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2028. Download (2MB)
	Text Mohamad Dafid Syaifudin_C95216122.pdf Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Keputusan Presiden dalam Perpres No. 64 Tahun Dalam Menaikkan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020. Serta Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Keputusan Presiden dalam Perpres No. 64 Tahun Dalam Menaikkan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020.? Skripsi ini merupakan penelitian normatif, sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research ) yang masih relevan dengan sumber data baik dari buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan bahan-bahan hukum lainnya. Yang kemudian dianalisis juga dengan menggunakan kaca mata hukum islam yakni fiqh khususnya dalam bidang Siya>sah dusturiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif kenaikan iuran BPJS, Presiden tetap menerapkan kenaikan iuran BPJS dengan cara mengeluarkan Perpres no 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua tentang perubahan ke kedua peppres no 82 tahun 2018. Tentu hadirnya Perpres tersebut tidak sejalan dengan nafas putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan pasal kenaikan iuran BPJS. Dan secara tidak langsung kebijakan pemerintah melangkahi adanya putusan Mahkamah Agung. alasan MA membatalkan Perpres lama bukan karena masalah besaran nominal tetapi lebih kepada langkah pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS karena masalah sebenarnya terletak pada buruknya manajemen BPJS secara keseluruhan sehingga menaikkan iuran tentu bukan solusi yang efektif. Dalam kajian Hukum Tata Negara (Siya>sah) Presiden sebagai pelaku kekuasaan eksekutif disebut juga dengan Sultah Tanfiidziah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang melaksanakan politik kekuasaan eksekutif sesuai dengan nash dan kemaslahatan. kepemimpinan politik islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Sedangkan dalam bidang yudikatif terdapat lembaga yang di sebut sebagai lembaga wilayah al – mazalim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam prespektif Hukum Tata Negara Islam (Siya>sah). Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan penguasa dan rakyatnya. Presiden dalam menerbitkan sebuah peraturan khususnya berkaitan dengan progam Jaminan kesehatan harus memperhatikan putusan pengadilan sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi sehingga peraturan yang lahir tidak secara nyata bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Syaifudin, Mohamad Dafid dafid.syaifudin@gmail.com C95216122
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Suis, Suis suisabdullah@yahoo.com 2001016202
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Fiqih siyasah; Perpres no 64 tahun 2020; iuran BPJS
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Mohamad Dafid Syaifudin
Date Deposited:	04 Aug 2025 05:00
Last Modified:	04 Aug 2025 05:00
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83343

Actions (login required)

View Item