This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Kurniawati, Mirna Try (2025) Kedudukan wakil menteri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Mirna Try Kurniawati_05040421085 OK.pdf Download (1MB) |
|
Text
Mirna Try Kurniawati_05040421085 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2028. Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji kedudukan Wakil Menteri dalam struktur Kementerian Negara di Indonesia yang kurang jelas, terutama setelah pembaruan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan yang hanya menyebutkan tugas tanpa menjelaskan secara rinci tentang struktur dan kewenangan Wakil Menteri, serta perlunya pemahaman lebih dalam mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Penelitian ini juga mencakup teori Fiqh Siyasah dalam konteks pemerintahan Islam, dengan konsep Wizārah/Wazīr yang pada pemerintahan islam adalah sebutan bagi pembantu khalifah atau pemimpin negara. Dari latar belakang masalah yang ada munculah rumusan masalah yang ingin di kaji yaitu bagaimana kedudukan wakil Menteri yang ada di negara Indonesia ini, serta bagaimana kedudukan wakil Menteri berdasarkan prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyyah dengan konsep Wizārah/ Wazīr. Jenis metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan teknik studi kepustakaan, Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder untuk membahas kedudukan, tugas, dan wewenang Wakil Menteri, dengan penekanan pada pembaruan peraturan yang berhubungan dengan posisi tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih ambigu, dan hal ini berimbas pada tugas serta kewenangannya yang kurang diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Dari perspektif Fiqh Siyasah, Wakil Menteri memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan umat, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum yang ada. Sehingga saran dari penelitian ini adalah perlunya klarifikasi mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri melalui revisi undang-undang yang lebih spesifik, untuk memastikan fungsi dan tanggung jawabnya dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan akademisi untuk memperbaiki posisi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Politik > Politik Islam Partai Politik Demokrasi Kepemimpinan |
||||||||
| Keywords: | Wakil Menteri; Posisi; Kedudukan | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Mirna Try Kurniawati | ||||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2025 03:28 | ||||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2025 03:28 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83432 |
Actions (login required)
 |
View Item |
