Keterlibatan DPR dalam pembentukan Kementerian Negara pada sistem Presidensial perspektif Siyasah Dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hakim, Zahratul Wahidah (2025) Keterlibatan DPR dalam pembentukan Kementerian Negara pada sistem Presidensial perspektif Siyasah Dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Zahratul Wahidah Hakim_05020421059 full.pdf Restricted to Repository staff only until 5 August 2028. Download (4MB)
	Text Zahratul Wahidah Hakim_05020421059.pdf Download (4MB)

Abstract

Pembentukan kementerian negara pada mulanya berlandaskan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 yang mengatur tentang batasan jumlah kementerian negara secara spesifik merupakan salah satu pasal yang terkena dampak dari perubahan undang-undang tersebut. Batasan jumlah dalam pasal tersebut diubah dengan frasa “sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden”, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut dapat memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam pembentukan kementerian negara. Mengingat pembentukan kementerian juga bukan merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga dalam pembentukannya perlu diberikan suatu batasan tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan DPR diperlukan dalam membentuk suatu kementerian teknis (wizârah tafwîdz). Sehubungan dengan hal tersebut, skripsi ini hendak menjawab segala permasalahan dengan merumuskan dua pertanyaan sebagai berikut: mengapa DPR perlu dilibatkan dalam pembentukan kementerian negara pada sistem presidensial; serta bagaimana keterlibatan DPR dalam pembentukan kementerian negara pada sistem presidensial di Indonesia jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis atau historical approach dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisa bahan hukum secara deskriptif melalui metode interpretasi historis. Interpretasi ini dilakukan dengan cara menafsirkan makna undang-undang melalui sejarah pembentukannya dan sejarah hukumnya. Hasil dari penelitian ini, penulis simpulkan sebagai berikut: pertama, DPR perlu dilibatkan dalam pembentukan kementerian sebagai representasi dari rakyat serta sebagai tolak ukur kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedua, dalam perspektif siyasah dusturiyah kedudukan DPR setara dengan ahl al-hall wa al-‘aqd yang berwenang sebagai lembaga legislasi dan juga dijadikan sebagai tempat khalifah meminta masukan dalam berbagai permasalahan. Berkaca dari hal tersebut maka keterlibatan dari DPR sangat diperlukan dalam pembentukan kementerian negara. Selaras dengan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan untuk: pertama, kepada kepala pemerintahan untuk dapat menggunakan kewenangan ini dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab, dengan melakukan kajian mendalam dan analisis kebutuhan yang komprehensif sebelum memutuskan untuk membentuk suatu kementerian. Kedua, kepada DPR agar dapat berperan aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kementerian negara guna mengetahui apakah kementerian negara pada saat ini telah efektif dan efisien. Sehingga, apabila terdapat suatu kesalahan DPR dapat melibatkan diri guna memberikan suatu batasan dan tolak ukur kesesuaian kebutuhan pemerintahan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Hakim, Zahratul Wahidah zahrahakim04@gmail.com 05020421059
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ansori, Lutfil fil.ansori@gmail.com 2013118303
Subjects:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hukum > Hukum Tata Negara Indonesia
Keywords:	DPR; pembentukan kementerian; sistem presidensial; siyasah dusturiyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Zahratul Wahidah Hakim
Date Deposited:	05 Aug 2025 06:40
Last Modified:	05 Aug 2025 06:40
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83475

Actions (login required)

View Item