Harmonisasi hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat dalam tinjauan hak asasi manusia dan fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nadiroh, Lu'luan (2025) Harmonisasi hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat dalam tinjauan hak asasi manusia dan fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Lu'luan Nadiroh_05020421042 OK.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Lu'luan Nadiroh_05020421042 FULL.pdf
Restricted to Repository staff only until 8 August 2028.

Download (2MB)

Abstract

Indonesia menjunjung tinggi HAM melalui UU No. 39/1999 yang menjamin hak hidup setiap orang. UU No. 13/2016 tentang Hak Paten memberi hak eksklusif kepada produsen obat mengatur harga. Akibatnya, akses obat menjadi mahal dan sulit dijangkau masyarakat ekonomi rendah, sehingga bertentangan dengan prinsip Fiqh Siyâsah dan Hak Asasi Manusia. Skripsi ini mencakup dua rumusan masalah. Pertama, pengaturan hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat di Indonesia. Kedua, tinjauan hak asasi manusia dan Fiqh Siyâsah terhadap harmonisasi hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 13 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder berupa literatur Fiqh Siyâsah, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai harmonisasi antara perlindungan hak paten obat dan jaminan aksesibilitas obat bagi masyarakat. Hasil penelitian mencakup dua pembahasan. pertama, tentang pengaturan hak paten obat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. kedua, apabila ditinjau dari hak asasi manusia dan Fiqh Siyâsah terhadap harmonisasi hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat. pelaksanaan hak paten sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip al-milkiyyah di Fiqh Siyâsah akan tetapi, jika pelaksanaan paten tersebut berbenturan dengan jaminan aksesibilitas obat bagi masyarakat, maka prinsip al-milkiyyah tersebut boleh dikesampingkan karena dengan adanya kebutuhan dharuriyat (Kesehatan) bagi masyarakat yang lebih utama. Untuk mengimplementasikan harmonisasi hak paten obat dan aksesibilitas obat, pemerintah dapat menerapkan sistem subsidi bertingkat melalui kartu subsidi obat bagi keluarga prasejahtera, mengalokasikan dana subsidi khusus untuk obat-obatan paten, dan mengembangkan mekanisme subsidi silang dari keuntungan obat non-esensial untuk obat kritis. Pemerintah juga perlu memperkuat subsidi riset kepada industri farmasi lokal dengan syarat hasil inovasi terjangkau, serta menerapkan kebijakan subsidi harga melalui negosiasi langsung dengan pemegang paten agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat sesuai prinsip Fiqh Siyâsah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Nadiroh, Lu'luanluluannadiroh@gmail.com05020421042
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorIlmiyah, Zainatulzainatul.ilmiyah@uinsby.ac.id--
Subjects: Hak Paten
Hak Asasi Manusia
Keywords: Hak paten; aksesibilitas obat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Lu'luan Nadiroh
Date Deposited: 08 Aug 2025 01:31
Last Modified: 08 Aug 2025 01:31
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83531

Actions (login required)

View Item View Item