This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Saputri, Galih Pratama Widya (2025) Implementasi surat edaran nomor 5 tahun 2022 terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kota Malang dalam pengendalian dan penanggulangan perdagangan daging anjing. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Galih Pratama Widya Saputri_05020721033 OK.pdf Download (5MB) |
![]() |
Text
Galih Pratama Widya Saputri_05020721033 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 August 2028. Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perdagangan olahan daging anjing yang ada di Kota Malang. Penelitian ini mengkaji kinerja aparatur pemerintah Kota Malang dalam mengendalikan dan menanggulangi perdagangan daging anjing yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kinerja aparatur pemerintah dan upaya penanggulangan terhadap perdagangan daging anjing di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu empiris dengan menggunakan pendekatan kombinasi normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dan observasi. Teori yang digunakan dalam melihat Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kinerja aparatur pemerintah Kota Malang dalam penanggulangan perdagangan daging anjing adalah teori kepastian hukum dan teori hukum perlindungan hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja aparatur pemerintah Kota Malang dapat dikatakan cukup optimal dalam menjalankan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Implementasi kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan surat edaran ini didukung dengan kerjasama antara Satpol PP dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang serta kooperatifnya para pedagang dan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Namun hingga kini, kurangnya konsisten dalam penerapan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, belum cukup menjadikan kinerja mencapai kata berhasil. (2) Upaya penanggulangan perdagangan daging anjing Kota Malang telah menerapkan beberapa strategi dari pihak Satpol PP Kota Malang dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang yakni melakukan sosialisasi dan edukasi, memberikan perjanjian dengan surat pernyataan, melakukan pengawasan, memberikan peringatan tindakan hukum yang lebih tegas, serta melakukan kerjasama dengan instansi yang berkaitan. Diharapkan upaya diatas dilakukan secara konsisten agar penerapan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 telah berhasil hingga saat ini dan di tahun yang akan datang. Berdasarkan pemaparan di atas, disarankan bagi pemerintahan Kota Malang mengingat bahwa saat ini Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tidak memilik dasar hukum yang kuat dan penegakan hukum masih lemah karena belum adanya Peraturan Wali Kota yang jelas, penting untuk segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Wali Kota yang mengatur sanksi tegas bagi pelanggar. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP dalam melakukan penindakan agar lebih konsisten dalam menerapkan peraturan yang berlaku.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Hukum Islam > Jual Beli Kebijakan Publik |
||||||||
Keywords: | jual beli; perdagangan; dagang; Hewan; | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam | ||||||||
Depositing User: | Galih Pratama Widya Saputri | ||||||||
Date Deposited: | 08 Aug 2025 02:05 | ||||||||
Last Modified: | 08 Aug 2025 02:05 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83542 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |