Perbandingan penerapan alat bukti DNA (Deoxyribonucleid Acid) dalam pembuktian tindak pidana perzinaan pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan UU No 8 Tahun 1981

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmawati, Aula (2025) Perbandingan penerapan alat bukti DNA (Deoxyribonucleid Acid) dalam pembuktian tindak pidana perzinaan pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan UU No 8 Tahun 1981. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Aula Rahmawati_05040321098.pdf Download (2MB)
	Text Aula Rahmawati_05040321098_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 13 August 2028. Download (2MB)

Abstract

Pembuktian dalam tindak pidana perzinaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum pidana, alat bukti memiliki beberapa macam salah satunya merupakan alat bukti DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) yang telah disebutkan dalam Pasal 44 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Qanun ini hanya berlaku di Provinsi Aceh sehingga Pasal tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena bertentangan dengan UU No 8 tahun 1981 (KUHAP). Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana penerapaan alat bukti DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) dalam pembuktian tindak pidana perzinaan pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014; kedua, bagaimana penerapan alat bukti DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) dalam pembuktian tindak pidana perzinaan pada UU No 8 Tahun 1981. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum primer yang digunakan meliputi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, serta Al-Qur'an. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis berdasarkan kedua sumber hukum tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teknik komparatif, yakni dengan membandingkan antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1981. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, meskipun dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, tes DNA memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan dapat digunakan sebagai alat bukti ilmiah yang sangat kuat dalam proses pembuktian perkara zina, tes DNA tidak dapat menggantikan kedudukan empat orang saksi yang menjadi syarat utama dalam hukum Islam. Kedua, alat bukti DNA dalam hukum pidana Indonesia terutama dalam tindak pidana zina, termasuk dalam kategori alat bukti surat yang berfungsi sebagai bukti sekunder untuk mendukung bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan bukti utama, tes DNA berperan penting dalam memastikan keakuratan dan kebenaran. Sejalan dengan kesimpulan yang telah disebutkan, maka penulis menyarankan: pertama, Tes DNA dalam pembuktian zina harus melengkapi bukti lain sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan prinsip Islam, tanpa menggantikan saksi atau pengakuan, untuk mencapai keadilan seimbang. Kedua, pengaturan yang lebih jelas tentang peran tes DNA dalam pembuktian zina di Indonesia, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisinya sebagai bukti sekunder yang memperkuat bukti lain sesuai Pasal 184.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rahmawati, Aula aularahma2002@gmail.com 05040321098
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rosyadi, Imron imrosyad@yahoo.com 2010036901
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Pidana Islam Hukum > Hukum - Perzinaan
Keywords:	DNA (Deoxyribo Nucleid Acid); perzinaan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Aula Aula Rahmawati
Date Deposited:	13 Aug 2025 00:39
Last Modified:	13 Aug 2025 00:39
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83671

Actions (login required)

View Item