Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang kec. Patianrowo kab. Nganjuk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauzimah, Siti Nur (2010) Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang kec. Patianrowo kab. Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Nur Fauzimah_C02205040.pdf
Download (752kB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8581

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERMODALAN AGROBISNIS PERDESAAN ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI DI DESA PISANG KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Dinas Pertanaian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Data penelitian ini dihimpun dari lapangan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang melaksanakan kerjasama tersebut dan perilaku yang dapat diamati. Setelah data tersebut dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan data tentang pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah kerjasama bagi hasil secara Mud{arabah, yaitu Dinas Pertanian sebagi pemberi modal (S{ahibul Mal) dan GAPOKTAN sebagai pengelola modal (Mud{arib), apabila terjadi keuntungan maka keuntungan akan di bagi antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN, yaitu 50% untuk Dinas Pertanian dan 50% untuk GAPOKTAN. Sedangkan apabila dalam kerjasama PPAP tersebut terjadi kerugian maka kerugian akan di tanggung oleh Dinas Pertanian karena Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (S{ahibul Mal) dan GAPOKTAN hanya sebagai pengelola modal (Mud{arib) saja. Tetapi dalam pelaksanaannya GAPOKTAN telah salah mempergunakan pemberian modal yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Yaitu GAPOKTAN ada yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pengelola modal (Mud{arib) dengan selalu mengandalkan kerja kerasnya teman GAPOKTAN yang lainnya. Akibatnya Dinas Pertanian memutuskan kerjasama PPAP secara sepihak tanpa sepengetahuan GAPOKTAN karena Dinas Pertanian merasa di rugikan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka di perlukan kajian dalam hukum Islam agar masyarakat dapat memahami kerjasama PUAP tersebut menurut hukum Islam.