Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang ditangkap dengan menggunakan Potas di kec. Masalembu kab. Sumenep

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Agustina, Wiwik (2010) Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang ditangkap dengan menggunakan Potas di kec. Masalembu kab. Sumenep. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Wiwik Agustina_C02205073.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8654

Abstract

Skripsi yang berjudul Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang di Tangkap dengan Menggunakan Potas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli ikan yang ditangkap dengan menggunakan potas, apa pengaruh penangkapan ikan dengan menggunakan potas terhadap ikan yang ditangkap, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli ikan dengan menggunakan potas.Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan interview (wawancara). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisa deskriptif verifikatif melalui pendekatan deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, praktik jual beli ikan potas sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya. Mungkin yang berbeda adalah bahwa pola jual belinya terdiri dari tiga jalur, 1) para nelayan menjual ikannya ke pasar secara langsung, 2) para nelayan menjual ikannya melalui para pedagang, dan 3) para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada para nelayan asal dari Jawa untuk kemudian dijual ke daerahnya, kedua, penggunaan potas dalam penangkapan ikan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap para konsumen, dan ketiga, jual beli ikan potas dipandang tidak sah sehingga menjadi batal, karena tidak memenuhi beberapa unsur, 1) unsur t}aharah, yakni ikan potas terkontaminasi dengan zat kimia, sehingga menjadi cacat, 2) unsur manfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat tetapi lebih dari itu, ikan potas menimbulkan kemudaratan terhadap para konsumen, dan 3) unsur garar. Selain itu, UUPK juga tidak membolehkan praktik jual beli ikan potas guna melindungi kesehatan konsumen dan kerusakan ekosistem laut. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada semua pihak terutama warga masyarakat Masalembu agar tidak melakukan jual beli ikan potas karena selain tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan UUPK, juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan hukum Islam.