Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yusuf, Moh. (2010) Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Yusuf_C03304133.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8690

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana ketentuan pajak berganda atas transaksi murabahah pada perbankan syariah di Indonesia? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan pajak berganda atas transaksi murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menyajikan data yang diperoleh dan dihimpun sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, di mana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa tulisan sebagai pendahulu untuk menarik suatu kesimpulan. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa ketentuan pajak berganda atas transaksi murabahah sejatinya bukan merupakan pajak berganda, akan tetapi sebuah peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas produk murabahah. Jika PPN tersebut diterapkan, maka terdapat pengenaan pajak dua kali (double tax), pertama, saat peralihan hak kepemilikan barang melalui akad jual beli dari supplier kepada bank dan kedua, saat peralihan barang melalui akad jual beli murabahah dari bank kepada nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam di mana dalam penerapannya terdapat ketidakadilan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan, justru malah membebaninya dengan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan pada perbankan konvensional dibebaskan dari pengenaan pajak tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan industri perbankan syariah tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional hanya karena regulasi yang tidak adil. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintah selaku regulator dalam setiap peraturan, diharapkan untuk berbuat adil dalam kebijakan yang akan dibuat dan diterapkan.