Implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 92/puu-x/2012 terkait fungsi legislasi DPR dan DPD perspektif maṣlaḥah mursalah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Imeldatur Rohmah, Elva (2016) Implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 92/puu-x/2012 terkait fungsi legislasi DPR dan DPD perspektif maṣlaḥah mursalah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview	Text Cover.pdf Download (832kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab 2.pdf Download (627kB) | Preview
	Text Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (849kB)
Preview	Text Bab 5.pdf Download (637kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (446kB) | Preview

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amandemenketiga UUD 1945. Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah sekaligus memberikan peran kepada daerah. Namun kenyataannya undang-undang membuat kedudukan DPD subordinat terhadap DPR, sehingga DPD mengajukan uji materiil kepada Mahkamah KonstitusimengenaiUU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi kemudianmengeluarkan putusan dengan Nomor 92/PUU-X/2012.Dalam agama Islam, pembentukan hukum harus selalu memperhatikan aspek maṣlaḥah, dalam fikih siyasah juga terdapat asas-asas yang harus diwujudkan oleh pemerintah di antaranya adalah asas maṣlaḥah (kemanfaatan). Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengharuskan pejabat pemerintah selalu memperhatikan asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu penulis mengkaji fungsi legislasi DPR dan DPD menggunakan salah satu kaidah ushul fikih yakni maṣlaḥah mursalah. Berdasarkan hal di atas, penulis menganalisis isu hukum tersebut dengan mengangkat pertanyaan : Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap fungsi legislasi DPR dan DPD? Bagaimana fungsi legislasi DPR dan DPD jika dilihat dari perspektif maṣlaḥah mursalah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Dan bahan hukum sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa DPD harus terlibat dalam tiap tahapan penyusunan prolegnas, mulai dari pengajuan, pembahasan, dan penetapan prolegnas, namun DPD tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna. Jika hal tersebut dilihat dari perspektif maṣlaḥah mursalah, tampak bahwa DPD tidak mampu membawa kemaslahatan untuk sistem ketatanegaraan Indonesia karena fungsi legislasi yang dimilikinya tetap lemah yakni hanya ikut dalam tahap pengajuan RUU saja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 juga menjadikan pembahasan RUU semakin rumit dan panjang sehingga harapan daftar RUU dapat dibahas secara tuntas sangatlah minim. Berdasarkan hal tersebut muncul gagasan untuk mengembalikan sistem parlemen Indonesia menjadi unikameral dengan alasan lebih representatif, struktur dan prosesnya lebih simpel, lebih sederhana, menghilangkan konflik dengan kamar lain, lebih memberi pengaruh yang jelas, lebih efisien, sedangkan akomodasi aspirasi daerah dapat diwakili oleh DPRD.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Imeldatur Rohmah, Elva elvaimelda@yahoo.com F12214118
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Anis -- 197208062014112001
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Fungsi legislasi; DPR; DPD; maṣlaḥah mursalah
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Rohmah Elva Imeldatur
Date Deposited:	12 Aug 2016 08:15
Last Modified:	13 Jan 2020 02:15
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/8699

Actions (login required)

View Item