Peran badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perspektif fiqh siyasah di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES ) merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Namun, dalam praktiknya sering kali BUMDES menghadapi tantangan berupa keterbatasan inovasi, lemahnya tata kelola, hingga penurunan pendapatan. Kasus yang terjadi di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memperlihatkan dinamika tersebut melalui pengelolaan BUMDES Lontar Sewu. Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana peran BUMDES Hendrosari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan (2) bagaimana peran tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah maliyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris (sociological jurisprudence). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, pengelola BUMDES , serta masyarakat, disertai studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan model induktif untuk mengidentifikasi dampak BUMDES terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Lontar Sewu memiliki peran positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan warga desa dalam kegiatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Lontar Sewu telah berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, dukungan terhadap UMKM, penyediaan layanan sosial, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES). Walaupun mengalami tantangan berupa penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan, keberadaan BUMDES tetap berdampak positif bagi perekonomian lokal. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pengelolaan BUMDES Lontar Sewu selaras dengan prinsip syariah, antara lain prinsip maslahah (kemanfaatan publik), amanah (tanggung jawab), keadilan distributif, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Berdasarkan hasil penelitian ini menyarankan agar pengelola BUMDES Lontar Sewu meningkatkan strategi inovasi dan pemasaran wisata Lontar Sewu guna menjaga keberlanjutan usaha. Pemerintah desa perlu memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan kapasitas manajerial pengelola BUMDES agar sejalan dengan prinsip good governance dan nilai fiqh siyasah maliyah. Selain itu, perlu dilakukan perluasan usaha agar BUMDES tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, sehingga tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan