Analisis hukum positif dan maqāṣid sharī‘ah terhadap pernikahan dini yang tidak dicatatkan: studi kasus Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Pernikahan dini yang tidak dicatatkan secara resmi masih menjadi fenomena yang cukup marak di beberapa daerah, salah satunya di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan. Dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana praktik pernikahan dini yang tidak dicatatkan didesa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo? Bagaimana analisis hukum positif terhadap pernikahan dini yang tidak dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo? Bagaimana analisis maqashid syariah praktik pernikahan dini yang tidak dicatatkan di Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, serta pasangan yang melakukan pernikahan dini, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, serta ditinjau dari perspektif maqashid syariah dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan dini tanpa pencatatan resmi masih banyak terjadi di Desa Ranugedang. Masyarakat menganggap sahnya pernikahan cukup secara agama tanpa mencatatkannya di KUA, padahal hal ini bertentangan dengan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak dicatatnya pernikahan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti status anak yang tidak sah dan ketiadaan perlindungan hukum. Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah menurut Jamaludin Atiyyah, praktik ini juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam membentuk keluarga, karena sering dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dan menjadikan keluarga rentan secara hukum dan spiritual. Penelitian ini menyarankan agar remaja pelaku pernikahan dini memahami pentingnya kesiapan dan dampak hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan, serta orang tua lebih bijak dalam mendampingi anak dengan memperhatikan maqāṣid syariah. Pemerintah desa dan KUA diharapkan lebih aktif dalam edukasi dan pengawasan, sementara peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian dengan pendekatan yang lebih beragam dan mendalam untuk menemukan solusi berbasis maqāṣid syariah.