Difusi norma United Nation Convention Against Corruption dalam strategi nasional pencegahan korupsi Indonesia pada 2018-2022

Proses difusi norma internasional, khususnya norma-norma yang terkandung dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), ke dalam kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia melalui penerapan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) pada periode 2018–2022. Penelitian ini berfokus pada tahap internalisasi norma dalam kerangka Norm Life Cycle, dengan menekankan bagaimana norma UNCAC diterjemahkan secara bertahap dan selektif ke dalam praktik institusional dan mekanisme kebijakan domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi norma UNCAC dalam STRANAS PK berlangsung secara bertahap dan tidak seragam. Sebagian norma berfungsi sebagai dasar legitimasi dan simbol komitmen internasional, sementara norma-norma tertentu khususnya prinsip transparansi, pencegahan konflik kepentingan, dan pendekatan berbasis risiko mengalami internalisasi yang lebih kuat melalui pelembagaan dalam sistem administrasi, indikator kinerja, dan mekanisme koordinasi lintas lembaga. Strategi internalisasi yang bersifat selektif ini memungkinkan penyesuaian kebijakan terhadap kapasitas institusional dan kesiapan regulasi domestik. Namun demikian, proses tersebut juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain perbedaan pemahaman antar lembaga, fragmentasi implementasi, serta kecenderungan orientasi pada pemenuhan indikator administratif dibandingkan perubahan perilaku dan nilai secara substantif. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah untuk memperkuat internalisasi norma antikorupsi secara lebihmendalam melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi digitalisasi sistem pelaporan pencegahan korupsi.