Penambahan jumlah kementerian dalam Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 perspektif good governance

Dalam Undang Undang Dasar 1945 presiden dibantu oleh menteri menteri dan Undang undang yang mengatur tentang kementerian negara dijelakan melalui Undang Undang Nomor 38 Tahun 2008 dan kini berubah menjadi Undang undang Nomor 61 Tahun 2024 di mana permasalahan dari perubahan undang undang ini adalah penghapusan jumlah batas maksimal kementerian pada pasal 15 dan pada masa kabinet merah putih kementerian mengalami penambahan jumlah kemenetrian cukup besar hal ini menimbulkan problematik tentang bagaimana ratio legis penyusunan Undang undang Nomor 61 Tahun 2024 dan bagaimana analisis penambahann jumlah kementerian Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 dalam prespektif good governance serta adakah politik hukum dalam penambahan kementerian tersebut, sehingga penulis menganalisis dengan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan beberapa pendekatan seperti Statuta Approach, Historical Approach, dan Comperative Approach serta bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier sehingga mendapatkan hasil bahwa Ratio Legis atau latar belakang pemebntukan atau perubahan peraturan perundang-undangan tentang kementerian menjadi suatu pertanyaan yang perlu dibahas di mana tahapan dalam perubahan undang-undang harus sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 lalu apa tujuan dari perubahan Undang-undang kementerian nomor 39 Tahun 2008 yang kini berubah menjdai Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 semua itu dapat dilihat dari naskah akademik kementerian di mana memuat ratio legis perubahan Undang Undang kementerian dilihat dari filososfi, Sosiologis dan yuridis. Dalam landasan filosofis menyebutkan bahwa di mana presiden dibantu oleh menteri dan penambahan menteri ini dapat mempercepat dan memperlancar kerja sesuai dengan target dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam landasan sosiologis menyatakan bahwa indonesia luas dan majemuk maka untuk mempercepat pelayanan maka perlunya penambahan kementerian dan secara yuridis menyatakan bahwa karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut perspektif good governance kurangnya penerapan prinsip prinsip dalam kementerian sebagai contoh APBN setiap presiden dalam satu tahun pertama menjadi presiden menyatakan tahun 2025 merupakan anagaran tertinggi dan bertentangan dengan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi negara.