Stigma “gangster” pada anak di bawah umur melalui rilis-rilis Kepolisian Republik Indonesia tahun 2024: analisis wacana kritis Teun Andrianus Van Dijk

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ideologi di balik penggunaan wacana “gangster” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh institusi kepolisian. Adapun kasus yang dianalisis adalah kasus tewasnya anak di bawah umur sepanjang akhir tahun 2024, diantaranya kasus Afif Maulana 13 tahun tanggal 09 Juni 2024, penemuan tujuh jenazah di kali Bekasi yang melibatkan anak usia 15 tahun tanggal 22 September 2024, dan penembakan Gama Rizkynata Oktafandy siswa SMK 17 tahun di Semarang tanggal 26 November 2024. Tiga kasus ini berisi kejadian tewasnya anak di bawah umur yang melibatkan aparat kepolisian, di mana dalam kronologi yang disebutkan oleh aparat kepolisian, anakanak yang tewas tersebut adalah anak-anak yang akan dan telah melakukan tawuran, sehingga tewas ketika ada patroli pembubaran tawuran. Maka keterlibatan aparat dan adanya korban tewas ini lah yang melatarbelakangi labelisasi gangster terhadap anak-anak yang dimaksud. Untuk menjawab tujuan penelitian dalam wacana gangster, penelitian dilakukan dengan menggunakan teori analisis wacana kritis van Dijk. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data simak bebas lipat cakap (SBLC), dan teknik analisis data berdasarkan teori Miles, Huberman. Dan Saldana edisi (2014). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai kanal YouTube, diantaranya: Tribun News, tvOneNews, Warta Kota Production, Polda Metro Jaya, Kompas TV Jateng, dan Metro TV. Hasil penelitian menunjukkan adanya ideologi institusional yang diwujudkan melalui konstruksi kriminalitas gangster dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai dasar pembentukan stigma negatif yang berfungsi melegitimasi tindakan aparat. Konstruksi wacana ini dibangun secara konsisten melalui struktur teks yang menegaskan narasi awal tentang gangster, disertai strategi representasi yang memosisikan aparat sebagai otoritas dan anak sebagai pihak yang dimarginalkan, sehingga mengikis empati publik dan menguatkan pembenaran terhadap tindakan aparat. Maka di sini terlihat upaya aparat menjaga citra dan legitimasi institusi dalam keterlibatan kasus yang cukup serius di tengah ketidakpercayaan publik, sehingga pemanfaatan isu yang menganggu kenyamanan masyarakat menjadi pilihan untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi.