Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perbaikan infrastuktur jalan di Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perbaikan infrastruktur di Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif analitis, yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan mengenai perilaku masyarakat dan fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Data utama diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus pada kepala desa, perangkat desa, dan warga desa sebagai sumber utama informasi. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan peraturan terkait, digunakan untuk mendalami aspek-aspek hukum yang relevan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap kondisi di lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta pengambilan dokumen resmi sebagai bukti otentik. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali makna mendalam dari fenomena yang diamati dan untuk menjawab permasalahan terkait implementasi Undang-Undang Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas penerapan undang-undang tersebut dalam perbaikan infrastruktur desa serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Krosok berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan fokus pada kesesuaian antara regulasi dan implementasinya di lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : pertama, Berdasarkan tahapan yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan, hasil pengamatan dan wawancara dengan pemerintah Desa Krosok menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dan pelaksanaan umumnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pada tahap pemantauan dan pengawasan, khususnya dalam hal pemeliharaan infrastruktur. Kedua, kajian dari perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, terdapat kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya strategi baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Desa Krosok.