Perlindungan hukum pidana terhadap korban penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence Deepfake Pornografi: studi perbandingan Indonesia dengan China

Transformasi digital di era kecerdasan buatan telah memperluas spektrum kriminalitas melalui penyalahgunaan rekayasa citra digital (deepfake) dalam ranah kesusilaan. Tindakan destruktif tersebut mengancam kehormatan individu serta memicu konsekuensi traumatis yang bersifat multidimensional, baik secara psikologis maupun dalam tatanan relasi sosial korban. Meski terdapat sejumlah instrumen hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU TPKS dan KUHP belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur deepfake pornografi. Sedangkan di China pengaturan deepfake pornografi telah diatur di Deep Synthesis yang mengatur layanan internet berbasis deep synthesis (deepfake) termasuk teks, gambar, audio, video, dan konten sintetis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake pornografi di Indonesia dan China, menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta mengkaji kebijakan yang perlu dikembangkan melalui perspektif viktimologi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku hukum, penelitian-penelitian hukum terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum dan data-data yang dikutip dari website-website. Sementara teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait deepfake pornografi di Indonesia belum diatur khusus, namun pelaku dapat dijerat melalui UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Pornografi, UU TPKS dan KUHP. Perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia belum mampu memberikan keadilan dan pemulihan yang optimal bagi korban karena lemahnya aspek penegakan hukum dan belum tersedianya sistem pendampingan yang terorganisir. Hal ini berimplikasi pada terlantarnya hak korban, sehingga beban pemulihan psikososial sepenuhnya menjadi tanggung jawab personal individu yang bersangkutan. Sementara itu, di China dalam praktiknya pemulihan korban masih menghadapi tantangan, terutama karena fokus utama negara lebih pada pengendalian teknologi dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat dan instansi terkait sangatlah diperlukan. Pemerintah perlu memperbarui kebijakan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi korban. Aturan seperti Deep Synthesis Provisions dari China dapat diadopsi dengan penyesuaian terhadap konteks hukum dan sosial di Indonesia. Regulasi tersebut dapat mencakup tanggung jawab penyedia layanan deepfake, keamanan data, transparansi, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan viktimologi diperlukan untuk memastikan bahwa korban dipandang sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan secara komprehensif, dengan memberikan perhatian lebih pada aspek psikologis dan sosial yang mereka alami setelah menjadi korban.