Analisis yuridis putusan hakim dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi: studi putusan nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang berdampak serius terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran penting dalam kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidananya menjadi urgensi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini mengangkat studi atas Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak., membahas terkait lemahnya sistem pencegahan kebakaran, kurangnya sarana prasarana, serta kelalaian dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lahan seluas 9,41 hektare. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap ratio decidendi dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pada ratio decidendi pada putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori kesalahan. Melalui metode analisis deduktif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan hakim dalam menilai unsur mensrea dalam ratio decidendi, di mana majelis hakim mengkualifikasikan perbuatan PT. Duta Swakarya Indah sebagai kelalaian berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH, fakta di persidangan menunjukkan adanya relevansi kuat terhadap terpenuhinya unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Serta prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi belum menerapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Hakim hanya menggunakan pendekatan vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaktepatan dalam menentukan unsur mens rea berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup. Pemidanaan yang hanya didasarkan pada kelalaian menyebabkan berkurangnya efek jera dan tidak sejalan dengan tujuan utama perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mendorong penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif dan konsisten, sekaligus memperkuat implementasi asas strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum lingkungan dan penegakan hukum pidana terhadap korporasi secara lebih tegas dan progresif.