Meaningful participation dalam proses revisi Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan fiqh siyasah dusturiyah

Revisi UU TNI menimbulkan polemik karena dianggap tidak mengakomodir prinsip meaningful participation sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Proses legislasi dilakukan secara tertutup, minim akses informasi, dan tanpa keterlibatan masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi hukum hasil revisi serta kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, kondisi tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan persamaan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana meaningful participation diakomodir dalam proses revisi UU TNI, dan (2) Bagaimana fiqh siyasah dusturiyah memandang proses legislasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, serta prinsip hukum tata negara dan fiqh siyasah, untuk menilai kesesuaian proses revisi UU TNI terhadap kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI tidak memenuhi tiga indikator meaningful participation, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan. Naskah akademik dan draf RUU tidak dipublikasikan sejak awal, forum pembahasan dilakukan secara tertutup, dan masukan masyarakat tidak diakomodasi secara substansial. Proses legislasi berlangsung cepat tanpa transparansi yang memadai sehingga menghilangkan fungsi legitimasi hukum, fungsi kontrol kekuasaan, dan fungsi edukasi politik. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, praktik legislasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), musyawarah (al-syura), kemaslahatan (‘maslahah ‘ammah), dan persamaan hak (al-musawah), karena negara seharusnya menjalankan proses hukum yang terbuka dan melibatkan publik demi menjaga kemaslahatan umum. Penelitian ini menyarankan agar DPR dan Pemerintah menjamin penerapan meaningful participation dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, termasuk keterbukaan naskah akademik, penyelenggaraan konsultasi publik yang substantif, serta pemberian penjelasan terhadap seluruh masukan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah perlu dijadikan rujukan etis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga proses legislasi tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.