Interpretasi hukum jangka waktu pengkreditan pajak masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024

Tesis ini adalah hasil penelitian dengan judul : “Interpretasi Hukum Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024”. Tesis ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dimasukkan dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana interpretasi atas norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan pada aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN?; dan 2) Bagaimana penerapan effective and efficient principles dalam kebijakan norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi atas norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan dengan norma Pasal 9 ayat (9) UU PPN serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan effective and efficient principles dalam kebijakan norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu teori interpretasi hukum, effective and efficient principles, dan stufenbau theory. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi yang dilakukan terhadap norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan dengan aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN menunjukkan ketidaklengkapan, ketidakjelasan, dan ketidaksesuaian norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 terhadap norma/aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan PPN Masukan yang tertera pada Faktur Pajak tidak bisa dikreditkan selain dengan PPN Keluaran pada bulan yang sama saja dengan penerbitan Faktur Pajak tersebut jika berpedoman pada norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembentukan norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 tidak dilakukan secara efektif dan efisien. Akibatnya, norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 tersebut juga merugikan bagi Wajib Pajak dan memunculkan tambahan cost dalam pelaksanaannya. Penulis merekomendasikan agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Aturan hukum harus dibuat dalam rangka menciptakan aturan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebaiknya Menteri Keuangan merevisi PMK 81 Tahun 2024 atau mengusulkan kepada DPR untuk merevisi Pasal 9 ayat (9) UU PPN.