Pelaksanaan akad khiyar dalam transaksi smartphone bekas: perspektif hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 di Kabupaten Sidoarjo

Transaksi smartphone bekas di Kabupaten Sidoarjo berlangsung melalui toko offline dan platform online. Namun, masih terdapat permasalahan terkait transparansi informasi produk, inkonsistensi pelaksanaan garansi, dan penjualan smartphone dengan IMEI tidak terdaftar yang merugikan konsumen. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana pelaksanaan transaksi smartphone bekas di Kabupaten Sidoarjo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tersebut.Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik field research atau penelitian lapangan di dua toko smartphone bekas di Kabupaten Sidoarjo yang identitasnya disamarkan sebagai Toko Smartphone A dan Toko Smartphone B. Dengan menggunakan teknik analisis data melalui metode deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang faktual. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan konsep khiyār dalam fikih muamalah madhhab al-Shāfi'ī yang diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melalui kerangka maqāṣid sharī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl (penjagaan harta) sebagai landasan filosofis perlindungan konsumen dalam kedua perspektif hukum tersebut.kedua toko telah memenuhi asas konsensualisme, keadilan, kejujuran, dan amanah dengan implementasi khiyār majlis dan khiyār 'ayb yang sesuai ketentuan madhhab al-Shāfi'ī. Namun, kebijakan pembatalan transaksi tidak memenuhi ketentuan khiyār sharṭ karena tidak dikomunikasikan secara eksplisit sejak awal akad. Menurut perspektif fikih muamalah madhhab al-Shāfi'ī, penjualan smartphone inter dengan IMEI tidak terdaftar mengandung gharar yang bertentangan dengan ketentuan bahwa objek jual beli harus dapat diserahkan manfaatnya secara pasti. Lalu, praktik Toko Smartphone B sebelum tahun 2023 yang memberikan garansi IMEI seumur hidup dengan bergantung pada skema injeksi IMEI ilegal kemudian tidak dapat dipenuhi ketika terjadi pemblokiran, merupakan pelanggaran asas amanah. Kedua praktik ini bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-māl dalam maqāṣid sharī'ah yang menjadi landasan perlindungan konsumen. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, praktik transparansi informasi dan pemberian garansi telah sesuai dengan Pasal 7 huruf e, namun penjualan smartphone inter dengan IMEI tidak terdaftar berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f.Peneliti dapat memberikan saran, bahwa pelaku usaha harus menerapkan transparansi informasi sejak awal transaksi dengan menyampaikan kondisi fisik, fungsional, kelengkapan aksesoris, dan status IMEI secara jelas serta mendokumentasikannya dalam nota pembelian, sedangkan kebijakan garansi didokumentasikan melalui poster di toko. Selain itu, pelaku usaha perlu mengkomunikasikan kebijakan pembatalan transaksi secara eksplisit kepada konsumen sejak awal sebagai implementasi khiyār sharṭ, dan menghentikan penjualan smartphone inter dengan IMEI tidak terdaftar karena mengandung gharar dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.