Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum tradisi puasa mutih Pernikahan Jawa di Desa Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang

Tradisi puasa mutih merupakan salah satu ritual persiapan sebelum pernikahan dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tradisi ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk riyāḍhah, penyucian diri, serta ikhtiar spiritual sebelum memasuki kehidupan yang baru yakni rumah tangga. Namun, perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman keagamaan menimbulkan keragaman pandangan, terutama antara tokoh Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Pandangan kedua organisasi besar ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dengan membahas dua hal sebagai tujuan kajian utama, yakni berfokus pada bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi puasa mutih pada pernikahan Jawa di Desa Bunulrejo, dan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer penelitian ini adalah tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi puasa mutih di Desa Bunulrejo. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan pelaku tradisi puasa mutih, sedangkan data sekunder bersumber pada literatur keislaman dan karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model komparatif, yaitu membandingkan temuan praktik puasa mutih di lapangan dengan konsep hukum adat (ʿurf), bid‘ah, serta prinsip-prinsip fikih yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi puasa mutih di Desa Bunulrejo dilaksanakan dengan cara mengonsumsi nasi putih dan air putih dalam jangka waktu tertentu sebelum pernikahan, disertai pantangan perilaku sebagai bentuk penyucian diri. Nahdlatul Ulama memandang tradisi ini sebagai bagian dari ʿurf yang dapat diterima selama tidak mengandung unsur keyakinan mistis dan tidak diyakini sebagai kewajiban syariat, sehingga tidak termasuk bid‘ah tercela. Sebaliknya, Muhammadiyah menilai puasa mutih sebagai amalan yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan hadis, sehingga dikategorikan sebagai bid‘ah dan tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam praktik keagamaan. Sejalan dengan hasil di atas peneliti menyarakan, perlunya edukasi keagamaan yang proporsional agar masyarakat dapat memahami batas antara tradisi dan ibadah syariat, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya positif yang ada pada tradisi tersebut. Selain itu, tokoh agama juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang moderat, sehingga tradisi seperti puasa mutih ini dapat tetap dipertahankan sebagai praktik budaya yang sarat akan makna tanpa menyalahi prinsip ajaran Islam.