Kampanye kotak kosong pada pemilihan kepala daerah 2024 dalam perspektif demokrasi konstitusional

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti para pemangku jabatan di pemerintahan daerah secara damai dan teratur dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sehingga melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kapada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah dan yang akan menegakkan perwujudan kedaulatan rakyat. Adapun landasan hukum mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Teknik pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2024 dan diawasi melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 12 Tahun 2014. Kotak Kosong dalam Pemilihan kepala daerah merupakan opsi yang muncul dalam surat suara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang mana hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, sebagaimana Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang opsi kolom kosong. Dalam mekanismenya kotak kosong tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan UU Pemilu, UU Pilkada, PKPU dan Bawaslu. Kotak kosong diterapkan karena adanya ketidakpuasaan terhadap pasangan calon yang ada, sehingga muncul adanya gerakan yang menyuarakan kotak kosong dan membentuk relawan untuk mengkampanyekinian kotak kosong.