Analisis putusan bupati sampang nomor 188 tentang penundaan pemilihan kepala desa

Madhur M, Madhur M (0026) Analisis putusan bupati sampang nomor 188 tentang penundaan pemilihan kepala desa. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[thumbnail of Madhur M_02040422014 OK.pdf] Text
Madhur M_02040422014 OK.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of Madhur M_02040422014 Full.pdf] Text
Madhur M_02040422014 Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 28 September 2029.

Download (2MB)

Abstract

Tesis dengan judul “Analisis Putusan Bupati Sampang No 188 Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa”, ini untuk menjawab pertanyaan tentang apakah bupati Sampang berwenang untuk menunda pilkades sampai tahun 2025, dan bagaimana dampak dari Surat Keputusan Bupati Sampang tersebut dilihat dari perspektif demokrasi. Penelitian tentang, Analisis Putusan Bupati Sampang No 188 Tentang Penundaan Pilkades dalam Perspektif Demokrasi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yuridis, dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (statute approach), untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan penundaan pilkades di Indonesia, dan pendekatan konseptual, (conseptual approach), untuk mengkaji permasalahan penelitian melalui doktrin-doktrin hukum, pandangan para ahli, dan asas-asas hukum untuk Menyusun konsep ideal tentang penundaan pelaksanaan pilkades di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, secara konstitusional surat keputusan nomor 188 yang dikeluarkan oleh bupati Sampang tentang penundaan pilkades bukan menjadi kewenangan Bupati, karena yang berhak untuk menunda pemilihan kepala desa adalah Mendagri sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 57 yang mengatur tentang kebolehan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menurut pasal 57 ayat 1 dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/wali kota mengangkat penjabat kepala desa, ayat 2 kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1ditetapkan oleh Menteri. Kemudian penundaan pilkades atas SK Bupati tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi dan pemerintahan di tingkat desa. Beberapa dampak utamanya Adalah ketidakpastian pemerintahan di tingkat desa, serta menghambat hak warga desa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
Name Email NIM
Madhur M, Madhur M madhurmalif@gmail.com 02040422014
Contributors:
Contribution Name Email NIDN
Thesis advisor Mahir, Mahir mahir@uinsby.ac.id 2004127205
Thesis advisor Sanuri, Sanuri 2021017603 sanuri@uinsa.ac.id
Uncontrolled Keywords: Pilkades; Demokrasi; Kewenangan
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Madhur Malif
Date Deposited: 28 Sep 2026 05:18
Last Modified: 28 Sep 2026 05:18
URI: https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88585

Actions (login required)

View Item
View Item