Efektivitas pengaturan larangan penahanan ijazah di Kota Surabaya

Penelitian ini mengkaji praktik penahanan ijazah pekerja yang masih terjadi di Kota Surabaya meskipun telah terdapat larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, yang berpotensi melanggar hak konstitusional pekerja. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2024–2025 tercatat sebanyak 193 aduan pekerja terkait penahanan ijazah di Kota Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1)tingkat efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dalam mencegah praktik penahanan ijazah dalam hubungan kerja di Kota Surabaya (2) serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif fiqh siyāsah guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak pekerja.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan (socio-legal). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan data pendukung lainnya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian Perda Nomor 8 Tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan secara efektif dalam mencegah praktik penahanan ijazah pekerja di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengawasan yang belum optimal, masih rendahnya kesadaran hukum pekerja dan pengusaha,penegakan sanksi yang belum tegas. Selain itu, penyelesaian kasus penahanan ijazah dalam praktiknya lebih banyak dilakukan melalui mediasi atau pembinaan, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Dalam perspektif fiqh siyãsah, praktik penahanan ijazah bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan tanggung jawab. serta tanggung jawab pemerintah (walī al-amr) dalam melindungi hak-hak masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan perannya dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan praktik penahanan ijazah oleh pihak perusahaan, melalui mekanisme yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga aktif dan berkelanjutan, seperti inspeksi lapangan, penyediaan sistem pengaduan yang responsif, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar guna menimbulkan efek jera. Selain itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keadilan sesuai nilai-nilai fiqh siyãsah agar perlindungan hak pekerja dapat terwujud secara efektif.