Analisis fikih dan hukum positif terhadap hak pakai atas tanah wakaf: studi kasus penetapan hak pakai atas pemerintah desa di Desa Kedungasri Kabupaten Lamongan

Latar belakang penelitian ini adalah praktik wakaf tanah di masyarakat pedesaan yang umumnya dilakukan secara sederhana berdasarkan kepercayaan sosial tanpa pemenuhan aspek administratif sebagaimana diatur dalam hukum wakaf nasional. Kondisi tersebut terjadi pada wakaf tanah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Desa Kedungasri yang sejak awal tidak disertai penunjukan nazhir formal maupun pencatatan resmi. Ketika tanah tersebut masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah desa kemudian dicatat sebagai pemegang hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan nazhir serta dasar hukum penetapan hak pakai ditinjau dari perspektif fikih wakaf dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio- legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala dusun, sekretaris desa, dan pihak terkait lainnya, serta didukung studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang wakaf dan pertanahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu menghubungkan praktik wakaf di masyarakat dengan ketentuan hukum wakaf nasional, hukum pertanahan, dan prinsip fikih wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi merupakan pergeseran dari nazhir nonformal kepada pemerintah desa dalam konteks administratif, bukan penggantian nazhir dalam arti hukum wakaf. Kepala dusun tetap menjalankan fungsi pengelolaan wakaf secara sosial berdasarkan kepercayaan masyarakat, sedangkan pemerintah desa ditetapkan sebagai pemegang hak pakai untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum dalam sistem pertanahan. Penetapan hak pakai atas tanah wakaf TPQ dapat diterima dalam perspektif fikih wakaf karena tidak menghilangkan substansi wakaf dan mauquf ‘alaih tetap sesuai dengan niat wakif, sedangkan dalam hukum positif dipandang sebagai solusi administratif akibat tidak terpenuhinya persyaratan formal wakaf. Namun demikian, kondisi ini menimbulkan dualisme status hukum, yaitu wakaf tetap diakui secara substantif, tetapi secara administratif tercatat sebagai hak pakai atas nama pemerintah desa. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyarankan perlunya penataan administrasi wakaf melalui penunjukan dan pengesahan nazhir formal serta pembuatan Akta Ikrar Wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, dan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran tanah wakaf, sehingga status wakaf dapat ditegaskan secara administratif tanpa menghilangkan nilai sosial dan keagamaan yang telah berkembang di masyarakat.