Analisi hukum ekonomi islam dan hukum positif bagi penyewa atas pembatalan perjanjian sewa lapangan oleh ARHANUD terhadap UKOR UINSA

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang mengkaji terkait keabsahan hukum dan tanggung jawab bagi penyewa atas pembatalan perjanjian sewa lapangan sepak bola yang dilakukan oleh pihak Arhanud terhadap UKOR UIN Sunan Ampel Surabaya, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam dan hukum positif. Fokus penelitian ini merujuk pada dua rumusan masalah, yaitu : 1.) Bagaimana keabsahan hukum pembatalan akad sewa lapangan yang dilakukan oleh Arhanud terhadap UKOR UINSA ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif, dan; 2.) Bagaimana tanggung jawab Arhanud terhadap pembatalan sewa lapangan sepak bola menurut hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pembatalan tersebut dilakukan dan bagaimana kedudukan hukum penyewa akibat pembatalan sepihak oleh pihak pengelola lapangan Arhanud. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian Comparative Approach. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola lapangan sepak bola Arhanud, pihak UKOR UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai penyewa, dan pihak konsumen lain yang melakukan praktik sewa lapangan, serta dokumentasi terhadap perjanjian sewa dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif dengan menganalisis fakta-fakta yang terlihat di lapangan untuk dijadikan menjadi teori yang didapatkan dalam proses menganalisis pada praktik pembatalan sewa lapangan sepak bola oleh Arhanud terhadap UKOR UINSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembatalan perjanjian sewa lapangan sepak bola di Arhanud dilakukan secara sepihak oleh pihak pengelola dengan alasan kepentingan internal, namun terdapat mekanisme musyawarah dan pemberian kompensasi kerugian seperti negosiasi pengunduran jadwal kepada pihak penyewa. Praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi UKOR UIN Sunan Ampel Surabaya dan mencerminkan adanya ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan merugikan salah satu pihak dalam akad ijarah. Sedangkan dalam perspektif Hukum Positif, pembatalan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas kepastian hukum, serta tidak sesuai dengan beberapa pasal yang termuat di KUH Perdata. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. 1). Pihak pengelola lapangan menyusun perjanjian sewa secara tertulis dan transparan, serta mencantumkan klausul pembatalan yang adil bagi penyewa dan konsumen, 2). Pihak Pengelola berperan dalam menanggapi pembatalan dengan melakukan ganti kerugian atau kompensasi kepada konsumen, dan; 3). Pihak konsumen turut andil menjalankan SOP yang dibuat oleh pihak Arhanud dan melakukan pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.