Keterwakilan perempuan dalam politik lokal : studi mekanisme penempatan calon anggota dprd kabupaten sumenep

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan indikator penting kualitas demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Indonesia telah mengamanatkan kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disertai mekanisme zipper system. Namun implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama di daerah dengan karakteristik sosial-budaya patriarkal seperti Kabupaten Sumenep yang memiliki tradisi keislaman kuat dan kultur Madura yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dalam ruang publik. Penelitian ini mengkaji mekanisme penempatan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten Sumenep ditinjau dari perspektif yuridis dan Fiqh Siyāsah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci yang terdiri atas pengurus partai politik, ketua fraksi, serta calon anggota perempuan DPRD Kabupaten Sumenep, serta studi kepustakaan yang meliputi dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, partai-partai politik di Sumenep secara formal telah memenuhi ketentuan kuota 30%, namun implementasinya masih bersifat formalistik karena calon perempuan didominasi penempatan pada nomor urut tidak strategis sehingga memperkecil peluang keterpilihan. Hambatan struktural berupa kultur patriarki, keterbatasan finansial kampanye, dan minimnya dukungan partai turut memperlemah efektivitas regulasi. Dari perspektif Fiqh Siyāsah, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan implementasi konsep shūrā yang inklusif dan selaras dengan prinsip al-musāwah (kesetaraan), di mana Fiqh Siyāsah tidak melarang perempuan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan selama dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Sumenep perlu memperketat verifikasi daftar calon tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga pola penempatan nomor urut calon perempuan. Partai politik hendaknya mengalokasikan dana kampanye secara proporsional dan mengakui pengalaman organisasi keperempuanan sebagai nilai yang setara dalam penentuan nomor urut. Selain itu, tokoh agama dan pesantren di Sumenep memiliki peran strategis dalam membingkai partisipasi politik perempuan sebagai bagian dari nilai al-musāwah dan shūrā dalam Islam guna memperkuat dukungan sosial terhadap calon legislatif perempuan.