Penundaan pengungkapan status anak adopsi : analisis perkembangan psikososial dan maqaaṣid shari‘ah

Penundaan pengungkapan status anak angkat masih sering terjadi dalam praktik keluarga di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan psikologis dan hukum, terutama ketika anak mengetahui asal-usulnya pada usia remaja atau dewasa. Ketidakjelasan identitas dapat menghambat proses pembentukan jati diri dan memengaruhi hubungan sosial dalam keluarga . Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana dinamika perkembangan psikososial anak yang mengalami penundaan pemberitahuan status adopsi dan bagaimana penundaan tersebut dianalisis dalam perspektif maqāṣid sharī’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif . Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan anak angkat yang terlambat mengetahui status dirinya serta orang tua angkat yang memberikan keterlambatan informasi tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pola deduktif dan dilengkapi dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori perkembangan psikososial Erik Erikson dan maqāṣid sharī’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pengungkapan status adopsi berdampak signifikan terhadap perkembangan psikososial informan, khususnya pada fase identity vs role confusion. Ketiga informan mengalami kebingungan identitas, ketidakstabilan emosional akibat penundaan informasi asal-usul. Dari perspektif maqāṣid sharī’ah, keterlambatan pengungkapan status adopsi tidak selaras dengan prinsip penjagaan keturunan. Penundaan informasi menimbulkan ambiguitas hukum terkait wali nikah, hubungan mahram, dan kejelasan nasab, sehingga tidak memenuhi tujuan syariah dalam menjaga hak-hak anak secara menyeluruh. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar keluarga angkat mengedepankan keterbukaan, amanah, dan penyampaian status adopsi secara bertahap sesuai kematangan anak. Lembaga keagamaan dan konselor keluarga juga diharapkan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kejujuran informasi nasab dalam perspektif Islam. Selain itu, penelitian lanjutan perlu memperdalam aspek komunikasi keluarga dan implikasi hukum pengangkatan anak agar dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak.