Bantuan keuangan partai politik: studi kasus penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban di DPC PKB Sidoarjo tahun 2025

Penelitian ini mengkaji proses penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik pada DPC PKB Sidoarjo Tahun 2025. Penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan pentingnya bantuan keuangan partai politik sebagai sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik dan penguatan kapasitas kelembagaan partai. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan dari Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, DPC PKB Sidoarjo, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, DPAC PKB Krian, Sedati,Waru serta salah satu peserta kegiatan politik di DPAC PKB Krian dan Sedati. Analisis data dilakukan menggunakan teori akuntabilitas publik oleh Mark Bovens dan implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di DPC PKB Sidoarjo Tahun 2025 telah terlaksana sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, mulai dari tahap pengajuan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, dari sisi substansi, penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan politik masih belum sepenuhnya efektif karena pelaksanaannya cenderung bersifat seremonial dan berlangsung dalam waktu yang relatif terbatas, sehingga dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku politik masyarakat belum terlihat secara optimal.Meskipun demikian, transparansi ke masyarakat masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan keuangan partai politik memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi partai politik, tetapi tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar pengelolaannya semakin efektif, transparan, dan akuntabel.