Pertimbangan hakim tentang Hadanah Anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian: studi putusan nomor 1419/Pdt.G/2024/Pa.Pmk. dalam perspektif Ibnu Ḥazm dan Ibnu Qayyim

Permasalahan mengenai hadanah pasca perceraian dipandang sebagai isu yang perlu dikaji secara mendalam, terutama ketika anak masih berada pada fase belum mumayiz. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Inpres no 1 tahun 1991, hak pengasuhan pada tahap tersebut pada umumnya ditempatkan pada pihak ibu. Salah satu putusan yang menunjukkan kondisi tersebut dapat dilihat pada perkara di Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Pmk., di mana hak pengasuhan anak justru diberikan kepada ayah meskipun anak belum mencapai usia mumayiz. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan putusan tersebut, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan pandangan Ibnu Ḥazm dan Ibnu Qayyim terkait hak hadanah. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan Komparatif (comparative approach), dengan menelaah secara langsung perkara yang dijadikan objek kajian. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer berupa putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hadanah. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang bersumber dari kitab fikih, buku, dan jurnal ilmiah sebagai pendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Pmk., sejak terjadinya pemisahan tempat tinggal antara para pihak, anak berada di bawah pengasuhan ayah. Tidak hadirnya pihak ibu dalam proses persidangan berimplikasi pada dijatuhkannya putusan secara verstek oleh majelis hakim. Melalui putusan tersebut, hak hadanah terhadap anak yang masih tergolong di bawah umur kemudian ditetapkan berada pada ayah. Menurut Ibnu Ḥazm, kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya pelanggaran amanah pengasuhan yang dapat menggugurkan hak hadanah ibu. Menurut Ibnu Qayyim, putusan hakim dapat dinilai sejalan karena lebih menitikberatkan pada kemaslahatan anak dan tidak hanya didasarkan pada urutan kekerabatan, mengingat penilaian dalam hadanah lebih menekankan pada kualitas pengasuhan daripada hubungan nasab. Majelis hakim diharapkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta yang terungkap di persidangan. Tetapi menelaah secara lebih mendalam standar pembuktian mengenai kelayakan pengasuh, sehingga setiap pengalihan hak asuh benar-benar didasarkan pada alasan yang jelas dan memiliki landasan fikih yang kuat serta mampu menjamin perlindungan optimal bagi kepentingan anak. Para pihak yang berperkara pun diharapkan menunjukkan itikad baik dengan menghadirkan bukti dan keterangan yang lengkap terkait kondisi pengasuhan, mencakup aspek moral, keagamaan, dan lingkungan sosial, agar proses pemeriksaan berlangsung secara objektif dan menghasilkan putusan yang adil, proporsional, serta berorientasi pada kesejahteraan anak.