Peran pemerintah dan aktor lokal dalam penataan pedagang kaki lima ke sentra ikan di Kelurahan Kedung Cowek Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kota Surabaya mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Ikan Bulak yang terletak di Kelurahan Kedung Cowek. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan mempelajari cara mereka berinteraksi saat menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data didapatkan melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen dengan melibatkan pemerintah, pedagang kaki lima, masyarakat setempat, serta pihak-pihak lain yang mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran sebagai pengatur, pembantu, dan penengah dalam proses penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara yang persuasif dan mengakomodasi kebutuhan. Orang-orang yang terlibat dalam proses penataan terdiri dari Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, kelurahan, pedagang kaki lima, masyarakat setempat, paguyuban pedagang, dan kelompok nelayan. Cara orang-orang berinteraksi menunjukkan adanya kerja sama, meskipun pemerintah masih menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih mengalami beberapa kendala, seperti turunnya pendapatan para pedagang, kurangnya promosi untuk Sentra Ikan Bulak, dan adanya penolakan dari sebagian pedagang terhadap pemindahan lokasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kedung Cowek sudah mencerminkan praktik pemerintahan kota yang melibatkan banyak pihak, tetapi pelaksanaannya masih lebih bersifat dari atas ke bawah.