Hegemoni di ruang media digital : analisis framing detikcom terhadap pemberitaan penertiban tanah terlantar oleh Kementerian Agraria

Penelitian ini mengkaji bagaimana media detikcom sebagai portal berita digital terbesar di Indonesia membingkai pemberitaan serta menganalis praktek hegemoni yang terjadi dalam pemberitaan kebijakan penertiban tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam periode Juli–Agustus 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana framing detikcom dalam pemberitan kebijakan penertiban tanah terlantar serta praktek hegemoni negara yang tercermin dalam pemberitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis. Data dikumpulkan dari 14 berita detikcom yang dipilih secara purposive dan dianalisis menggunakan analisis framing Robert N. Entman dengan empat elemen define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation teori hegemoni untuk menginterpretasikan hasil dari framing tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dokumen dengan membandingkan temuan framing dengan dokumen resmi kebijakan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama pemberitaan detikcom bergerak dalam tiga fase yang berbeda namun berkesinambungan. Pada fase awal, framing detikcom membentuk common sense yaitu penggunakan dominasi sumber resmi pemerintah dalam berita. Pada fase puncak detikcom mulai menghadirkan narasi kritis dari pengamat dan akademisi. Namun kritik tidak menggeser legitimasi negara, sebuah mekanisme yang dalam perspektif Gramsci disebut war of position. Pada fase landai fokus pemberitaan bergeser dari substansi kebijakan menuju persoalan miskomunikasi pejabat, sehingga berfungsi sebagai restorasi legitimasi negara. Kedua framing pemberitaan detikcom secara dominan memperkuat wacana kekuasaan negara melalui empat mekanisme: legitimasi, normalisasi, pengelolaan resistensi publik dan pemulihan hegemoni. Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci, detikcom tidak berfungsi sebagai ruang diskursus publik yang netral, melainkan sebagai bagian dari aparatus hegemoni yang aktif mereproduksi persetujuan sosial (consent) terhadap kebijakan agraria negara melalui mekanisme framing yang tampak objektif namun secara ideologis bekerja untuk mempertahankan dominasi wacana kekuasaan.