Tata kelola masa tanam di Desa Kedungsugo, Kabupaten Sidoarjo: studi tentang ekonomi politik pertanian

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya tata kelola pertanian dalam mendukung keberlanjutan produksi pangan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani, khususnya terkait distribusi pupuk bersubsidi, pengelolaan irigasi, dan perubahan pemanfaatan lahan pertanian. Desa Kedungsugo dipilih sebagai lokasi penelitian karena mengalami dinamika pertanian yang ditandai oleh keterbatasan akses terhadap input produksi, perubahan pola pemanfaatan lahan, serta keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dipenelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan observasi yang melibatkan pemerintah desa, penyuluh pertanian, pengurus kelompok tani, dan petani. Hal ini untuk untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan distribusi pupuk, pengelolaan irigasi pertanian, dan relasi kekuasaan antar aktor dalam tata kelola masa tanam di Desa Kedungsugo. Analisis penelitian menggunakan pendekatan ekonomi politik pertanian Johan Swinnen melalui konsep pasar politik, efek redistribusi, dan pilihan rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi pertanian masih menghadapi tantangan yang cukup serius berupa ketimpangan distribusi dalam RDKK, beban biaya di luar HET, serta konflik akses irigasi antar blok lahan akibat disrupsi infrastruktur plengsengan Pandokan dan perluasan tebu. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya dominasi relasi kuasa akibat fenomena rangkap jabatan elite desa dalam kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan) yang memunculkan ketimpangan akses informasi (asimetri informasi) dan menempatkan petani kecil sebagai aktor pasif. Sistem tata kelola yang menghasilkan dampak redistribusi yang tidak seimbang ini mendorong petani gurem mengambil pilihan rasional untuk keluar (exit option) dengan menyewakan lahan produktif kepada industri tebu demi kepastian finansial jangka pendek dan mengamankan batas subsistensi mereka. Fenomena tersebut tidak hanya memperlemah keberlangsungan ekonomi petani gurem, tetapi juga berpotensi mengubah struktur pertanian di Desa Kedungsugo. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan kelompok tani yang mampu meminimalkan praktik rangkap jabatan, penguatan aksi kolektif petani, dan pengawasan ketat terhadap konversi lahan untuk melindungi kedaulatan pangan lokal.