Efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kabupaten Kediri dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

Permasalahan rumah tangga dan angka perceraian masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan keluarga, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan pernikahan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, angka perceraian mengalami peningkatan dari 3.058 perkara yang diputus pada tahun 2024 menjadi 3.386 perkara pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya preventif untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu menjadi sarana preventif dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kabupaten Kediri secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktiknya belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Berdasarkan analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dari aspek struktur hukum (legal structure), masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas fasilitator yang berdampak pada kualitas penyampaian materi. Dari aspek substansi hukum (legal substance), regulasi yang ada dinilai sudah cukup memadai, tetapi implementasinya belum maksimal karena keterbatasan durasi waktu pelaksanaan bimbingan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum (legal culture), tingkat kesadaran, partisipasi, dan keseriusan calon pengantin dalam mengikuti program masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, efektivitas program bimbingan perkawinan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas program melalui penambahan dan pelatihan fasilitator, pengoptimalan waktu dan metode bimbingan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, sehingga tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara lebih maksimal.