Analisis terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah perspektif fikih muamalah di Baitul Mal wa at-Tamwil NU Jombang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Jombang yang timbul akibat wanprestasi nasabah serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan akad. Sengketa tersebut memerlukan penyelesaian yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana praktik sengketa pembiayaan murabahah di BMT NU Jombang; dan kedua, bagaimana analisis terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah perspektif fikih muamalah di BMT NU Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak internal BMT NU Jombang yang meliputi kepala marketing, anggota marketing, kepala keuangan, serta nasabah pembiayaan bermasalah. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan dokumen pembiayaan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif untuk menghubungkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pembiayaan murabahah di BMT NU Jombang umumnya dipengaruhi oleh ketidakjujuran nasabah, rendahnya kemampuan pembayaran, serta wanprestasi yang mengakibatkan ketidakjelasan pelaksanaan kewajiban para pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi berupa musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, dan akad ulang menggunakan akad ijarah. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme penyelesaian tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan. Namun demikian, pelaksanaan akad ulang masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam menjamin kejelasan tanggung jawab para pihak agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dalam hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar BMT NU Jombang memperkuat proses analisis, verifikasi, dan pengawasan terhadap calon nasabah sejak tahap pengajuan pembiayaan serta memastikan setiap mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada nasabah mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam akad pembiayaan murabahah agar dapat meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari.