Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pendayagunaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah: studi analisis di Lazismu kota Surabaya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik pendayagunaan dana zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, LAZISMU Kota Surabaya menerapkan pola pendayagunaan zakat produktif dengan pendekatan pembinaan usaha yang memiliki karakteristik menyerupai akad muḍārabah muqayyadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad muḍārabah muqayyadah dalam pendayagunaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Surabaya serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris melalui cara lapangan (field research). Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dengan pihak pengelola (amil) LAZISMU Kota Surabaya dan pelaku UMKM penerima bantuan zakat produktif, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISMU Kota Surabaya dilaksanakan melalui tahapan seleksi penerima manfaat, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan, serta monitoring perkembangan usaha mustahik. Praktik tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai akad muḍārabah muqayyadah, khususnya dalam aspek pembatasan penggunaan modal dan pengawasan usaha oleh pihak lembaga. Akan tetapi, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi karakteristik akad muḍārabah secara utuh karena tidak ditemukan mekanisme pembagian keuntungan (profit sharing) maupun kewajiban pengembalian modal sebagaimana konsep muḍārabah dalam fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk hibah produktif berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan kemaslahatan umat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memandang bahwa LAZISMU Kota Surabaya perlu terus meningkatkan efektivitas pendampingan dan pengawasan usaha terhadap penerima manfaat zakat produktif agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kejelasan konstruksi akad dalam praktik pendayagunaan dana zakat produktif agar implementasinya memiliki kesesuaian konseptual dengan prinsip-prinsip akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian zakat produktif dan praktik pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah di Indonesia.