Analisis Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah karyawan borongan giling rokok: studi kasus di Perusahaan Rokok PMJ

Sistem pemberian upah borongan pada karyawan giling rokok di Perusahaan Rokok PMJ Kabupaten Sidoarjo merupakan praktik pengupahan berbasis satuan hasil yang banyak digunakan dalam industri rokok. Hubungan kerja berlangsung berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian kerja tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pemberian upah borongan di Perusahaan Rokok PMJ serta menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak HRD, mandor lapangan, dan karyawan bagian giling, serta data sekunder berupa dokumen perusahaan yaitu slip gaji dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah dihitung berdasarkan jumlah batang rokok yang berhasil dilinting dan dibayarkan setiap hari Jumat berdasarkan kesepakatan lisan yang telah dipahami para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sistem ini telah memenuhi unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah, dan perintah, namun belum memberikan perlindungan hukum yang optimal karena tidak didukung perjanjian kerja tertulis. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut termasuk akad ijarah al-a'mal yang sah karena memenuhi unsur pekerjaan, manfaat, ujrah, dan kesepakatan para pihak. Mekanisme penundaan pembayaran hasil kerja hari terakhir “digandul” juga tidak mengandung unsur kezaliman karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak menimbulkan kerugian nyata bagi pekerja. Dengan demikian, praktik pengupahan borongan pada karyawan giling rokok di Perusahaan Rokok PMJ telah memenuhi unsur hubungan kerja menurut peraturan ketenagakerjaan dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, meskipun aspek perlindungan hukum masih perlu diperkuat melalui perjanjian kerja tertulis.