Tinjauan KUH perdata pasal 1597 dan teori akad ijarah wahbah az-zuhaili, terhadap sengketa sewa menyewa lahan pertanian di Desa Mojolebak Kabupaten Mojokerto

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik sewa menyewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, serta meninjau kesesuaiannya berdasarkan ketentuan Pasal 1597 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan teori akad ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada praktik sewa menyewa lahan yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari, terutama terkait jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta permasalahan ketika penyewa meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemilik lahan, penyewa, ahli waris, serta perangkat desa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif dengan mengaitkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1597 KUH Perdata, praktik sewa menyewa lahan secara lisan tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan kelemahan dalam aspek pembuktian, ketidakjelasan jangka waktu, serta potensi terjadinya sengketa, terutama dalam kasus wanprestasi dan peralihan hak akibat kematian penyewa. dalam perspektif teori akad ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak, objek yang jelas, manfaat, dan imbalan. Meskipun demikian, masih terdapat potensi unsur gharar akibat ketidakjelasan dan rincian tentang akad sehingga dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Mojolebak disarankan untuk menggunakan perjanjian tertulis sederhana dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang memuat secara jelas jangka waktu, hak, dan kewajiban para pihak guna memberikan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa. Selain itu, pemerintah desa dan tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam praktik sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.